Elang Sawahlunto

Dibutukan Tenaga Ahli Perencenaan Gelombang Ke Dua

2010-06-06T21:56:00.000-07:00

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Sawahlunto

Guna memperkuat kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelurahan/desa didalam pendampingan tentang perencanaan tata ruang secara partisipatif, Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak profesional muda arsitek dan planologi atau peneliti permukiman kota untuk bergabung dalam project Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)/Neighborhoo d Development (ND).

P e r s y a r a t a n

S1/DIV Planologi ( Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota) atau Arsitektur.
Berpengalaman dalam proyek perencanaan permukiman kota atau perencanaan tata ruang kota atau RTBL minimal 3 tahun.
Berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat yang berbasis Komunitas.
Memiliki kemampuan berkoordinasi dan komunikatif dengan masyarakat.
Diutamakan menguasai Auto Cad/Corel Draw
Diutamakan yang telah memiliki sertifikat keahlian.
Bersedia ditempatkan dan bertugas dilokasi proyek.

Gaji yang ditawarkan 25 juta untuk kontrak pendampingan 6 bulan.
Product yang diharapkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) yang mengacu pada norma-norma RTBL berdasarkan Aturan Bersama (AB)

Surat Lamaran, CV (Curicullum Vitae), Pas foto 4x6, Copy KTP, Copy Ijazah dan Transkip Nilai yang sudah terlegalisir oleh instansi yang terkait. di kirim ke :

Via Pos

SEKRETARIAT : Tim Teknis d/a Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (PMPKB) Kota Sawahlunto Jl. Soekarno-Hatta Sapan Kec. Kota Sawahlunto - Propinsi Sumatera Barat.

Via e-mail
timteknis.sawahlunto@gmail.com

Tutup : 11 Juni 2010 (sudah diterima panitia)

Daftar Nama TAPP Kota Sawahlunto Yang Lulus dan Berhak Mengikuti Pelatihan

2010-06-06T21:48:00.000-07:00

**DAFTAR NAMA TAPP KOTA SAWAHLUNTO–SUMATERA BARAT YANG LULUS DAN BERHAK MENGIKUTI PELATIHAN DIBANDUNG TANGGAL 07 s.d 14 Juni 2010**
No	Id Pelamar	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Lokasi Dampingan	Keterangan
1	0101	ANDI, ST	Laki-laki	S.1 Teknik Arsitektur	Balai Batu Sandaran
2	0203	GUSTI RAHAYU ANWAR, ST	Perempuan	S.1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	Kolok Nan Tuo

Dibutukan Tenaga Ahli Perencenaan Partisipatif

2010-05-20T19:07:00.000-07:00

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Sawahlunto

Desa Balai Batu Sandaran, Kolok Nan Tuo, Kubang Utara Sikabu Kota Sawahlunto Membutuhkan :

TENAGA AHLI PERENCANAAN PARTISIPATIF

P e r s y a r a t a n

S1/DIV Planologi ( Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota) atau Arsitektur.
IPK minimal 3,00
Berpengalaman dalam proyek perencanaan permukiman kota atau perencanaan tata ruang kota atau RTBL minimal 3 tahun.
Berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat yang berbasis Komunitas.
Memiliki kemampuan berkoordinasi dan komunikatif dengan masyarakat.
Diutamakan menguasai Auto Cad/Corel Draw
Diutamakan yang telah memiliki sertifikat keahlian.
Bersedia ditempatkan dan bertugas dilokasi proyek.

Surat Lamaran, CV (Curicullum Vitae), Pas foto 4x6, Copy KTP, Copy Ijazah dan Transkip Nilai yang sudah terlegalisir oleh instansi yang terkait. di kirim ke :

Via Pos

SEKRETARIAT : Tim Teknis d/a Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (PMPKB) Kota Sawahlunto Jl. Soekarno-Hatta Sapan Kec. Kota Sawahlunto - Propinsi Sumatera Barat.

Via e-mail

timteknis.sawahlunto@gmail.com

Tutup : 28 Mei 2010 di perpanjang menjadi 02 Juni 2010 (sudah diterima panitia)

Perlu Komitmen Pemda untuk Jalankan PNPM Mandiri

2010-05-19T06:33:00.000-07:00

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berawal dari Program Pengembangan Kecamatan ini (PPK) dilaksanakan di kecamatan-kecamatan di Indonesia yang tersebar di 465 Kabupaten/Kota. Namun, dari total kabupaten tersebut ternyata tidak semuanya menjalankan PNPM Mandiri ini.

Komitmen dan dukungan pemerintah daerah memang diperlukan untuk pendanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri. Salah satunya adalah dengan penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) yang ditujukan untuk dua program utama PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Perkotaan.

Begitulah penuturan PNPM Support Facility, Citra I. Lestari seusai jumpa pers di Kantor Menkokesra, Senin (8/3/2010). Jumpa pers ini dihadiri juga oleh Direktur Sustainable Livelihood Project Adiya Khashtsetseg, Utusan World Bank China and Mongolia Andrew Goodland dan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat.

Dari keseluruhan kabupaten yang seharusnya menyediakan DDUB, ada 25 Kabupaten/Kota yang malah tidak menyediakan DDUB 2009. Total DDUB yang tidak disediakan oleh 25 kabupaten/kota tersebut mencapai Rp 108,358 miliar. "Banyak alasan kabupaten tidak menyediakan DDUB. Ada yang alasannya memang tidak dimasukkan ke APBD atau ada yang digunakan untuk pilkada." ungkap Sujana Royat.

Penerima PNPM Mandiri Menurun

Sementara itu, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, mengatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 direncanakan akan dilakukan lagi pada tahun 2010. Hanya saja dalam rencana pelaksanaan PNPM Mandiri 2010 terdapat penurunan jumlah kecamatan sasaran PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009, jumlah penerima PNPM Mandiri mencapai 6.408 kecamatan tetapi pada tahun ini jumlah penerima PNPM Mandiri menyusut menjadi 6.321 kecamatan. Pengurangan jumlah kecamatan ini disebabkan kecamatan-kecamatan tersebut sudah menerima PNPM Mandiri selama 3 tahun berturut-turut sehingga aset yang ada di masyarakat sudah cukup besar untuk dimanfaatkan.

Namun, kecamatan tersebut tetap didampingi dengan penyediaan bantuan teknis yang diperlukan sehingga proses pemberdayaannya tetap berlanjut. Dana yang akan dikeluarkan untuk PNPM 2010 ini diasumsikan akan mencapai Rp 16 triliun. Dana ini tentu saja mendapat sokongan dari Bank Dunia yang menilai PNPM Mandiri ini cukup berhasil.

Semua kegiatan PNPM Mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. PNPM Mandiri sendiri diakui oleh ASEAN sebagai pola pembangunan yang berbasiskan masyarakat. "Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat harus terlibat di dalamnya. Tidak boleh memakai jasa kontraktor dalam prosesnya," ujar Sujana Royat.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 2010 ini merupakan lanjutan dari seluruh program PNPM Mandiri 2009. Namun, PNPM Mandiri kali ini akan menambah satu program yaitu PNPM Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Sumber : http://www.tnp2k.wapresri.go.id/

Lokakarya Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kota Sawahlunto

2010-05-12T00:00:00.000-07:00

Lokakarya Neighbourhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Sawahlunto dilaksanakan pada tanggal 7 Mai 2010 bertempat di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kota Sawahlunto, yang dibuka langsung oleh Bapak Walikota Sawahlunto Bapak Ir. H. Amran Nur.

Dihadiri lebih kurang 73 orang peserta yang terdiri dari Unsur DPRD, Dinas, SATKER, KMW, seluruh SKPD Kota, Camat, PJOK, Kepala Desa, BKM dan masyarakat peduli lainya.

Dalam kesempatan tersebut dalam sambutannya Bapak Walikota menyampaikan rasa bangga dan syukur karena untuk wilayah Sumatera yang pertama kali mendapatkan program ND/PLP-BK adalah Kota Sawahlunto yang paling banyak (3 Desa), untuk Bapak Walikota sangat mengharapan progama ini dapat berjalan dengan sukses, sehingga besarharapnnya Desa yang lainya juga mendapatkan kesempatan dalam mendapatkan program ND/PLP-BK.

Kemudian walikota juga berpesan kepada BKM dan Desa bahwa dana ND/PLP-BK ini bukan merupakan reward atau penghargaan bagi desa tapi ini merupakan cobaan, karena semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menguncang. BKM dan masyarakat Desa diharapkan sangat berhati-hati dalam penggunaan dana, yang pada akhirnya nanti pertanggung jawabanya akan di audit baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Setelah acara yang dibuka oleh Walikota selesai, acara dilanjutkan dengan paparan materi tentang pemberdayaan oleh Satker Propinsi dan paparan tentang ND/PLP-BK oleh TA CB dari KMW. Yang dilanjutkan pada diskusi panel yang dimoderatori oleh Kabid Tata Ruang Bapeda dan Asisten ND Koordinator Kota Sawahlunto.

Lokakarya Neighbourhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Sawahlunto ini berakhir pada pukul 12.10 WIB yang ditutup langsung oleh Kepala Bapeda.

Wapres Setuju PNPM Dilanjutkan

2010-05-11T01:06:00.000-07:00

Blitar (ANTARA News) - Wapres Boediono menilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sangat bermanfaat dalam menumbuhkan ekonomi rakyat sehingga ia setuju apabila program itu dilanjutkan.

"Saya sangat setuju jika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diteruskan karena ternyata bermafaat bagi masyarakat," kata Wapres Boediono, di Blitar, Jatim, Selasa.

Saat dialog dengan penerima program itu yang juga dihadiri Ibu Herawati Boediono, Mendiknas M Nuh, Menbudpar Jero Wacik, serta Gubernur Jatim Soekarwo, Wapres mengatakan, dirinya telah berkeliling daerah dan berdialog serupa dengan parapenerima program itu.

"Kesimpulannya adalah program ini sangat baik dan saya Insya Allah bisa terus mengawalnya," kata Boediono.

Wapres mengingatkan agar penerima program itu terus menjaga kejujuran karena dengan hal itu maka prgram ini akan terus diminati oleh masyarakat.

"Jagan sampai satu sen pun hilang dan kalau sudah diabaikan kehilangan itu, nantinya kehilangan Rp1 juta akan biasa," kata Bediono.

Gubernur Soekarwo mengatakan PNPM telah memberikan dampak positif bagi kelangsungan ekonomi rakyat, sehingga diharapkan bisa berlanjut.

Menurut gubernur, sejumlah daerah di Jatim selaa ini telah mendapatkan penyaluran program ini dan telah didistribusikan ke sejumlah pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

"Program ini diharapkan juga bisa mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih banyak terjadi Jatim," kata Wapres.

Sumber : www.antaranews.com

Jangan Politisasi PNPM

2010-05-11T00:48:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta tidak ada politisasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena program tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

"Tidak boleh dipolitisasi dan tidak ada kepentingan politik kecuali hanya untuk kepentingan masyarakat," katanya, di Jakarta Rabu disela-sela Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010.

Mendagri menegaskan, PNPM Mandiri adalah program yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, untuk itu tidak boleh ada unsur politis di dalamnya. Selain pelaksanaannya harus diawasi ketat oleh masyarakat.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat juga mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan PNPM Mandiri seharusnya tidak dipakai untuk alat kepentingan politik. "Seluruh program-program untuk rakyat, tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, selain untuk memberantas kemiskinan," katanya.

Menurut Sujana, pihaknya menemukan sejumlah kondisi di daerah dimana ada beberapa kader partai politik yang ingin menjadi fasilitator PNPM Mandiri. Kondisi ini patut dicermati dan diwaspadai untuk menghindari adanya politisasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. PNPM Mandiri ini dikembangkan melalui beberapa program inti yakni PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan, dan PNPM Pengembangan Infrastruktut Sosial Ekonomi Wilayah.

Peningkatan kesejahteraan tersebut tidak hanya diterjemahkan sebagai perhatian penuh pada pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan pada seluruh warga, terutama di pedesaan.

Untuk itu, dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan.

Untuk PNPM Mandiri Perdesaan, pada 2009 pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp6,48 triliun. Alokasi anggaran tersebut tersebar di 4.334 kecamatan.

Pada 2010, PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 4.791 kecamatan dengan rata-rata alokasi dana BLM adalah Rp1 miliar sampai dengan Rp3 miliar disetiap kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri Perdesaan ini dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui sinergi penyediaan dana BLM.

Sumber : http://www.antaranews.com

Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota

2010-05-02T11:54:00.000-07:00

Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota ²
Oleh: Sunardi ¹
Pendahuluan
Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kuali-tas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya.

Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat.

Berkurangnya lahan pertanian subur di sepanjang jalur transportasi, banjir-banjir lokal karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah, galian-galian pipa dan kabel yang tidak kunjung selesai dan lain-lain yang semua itu sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan tidak secara terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Di samping itu izin pembangunan yang direkomendasikan Pemerintah Daerah sering tidak terpadu dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Seperti daerah hijau (sebagai penyangga) diijinkan untuk daerah permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa di daerah perkotaan (khususnya di kota-kota besar) terjadi: (a) penurunan persentase rumah tangga terhadap rasa aman dari tindak kejahatan; (b) peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah kriminalitas oleh kelompok pemuda. Keadaan yang demikian ini semakin meningkat pada akhir-akhir ini, terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang semakin terpuruk, yang berakibat begitu besarnya pemutusan hubungan kerja (PHK), perkelahian antar kelompok preman, dan terhentinya pelaksanaan proyek-proyek besar.

Keadaan sebagai tergambar di atas telah merupakan keadaan yang umum di negara-negara berkembang sebagai akibat dari pembangunan lebih berorientasikan pada daerah perkotaan. Dengan pola pembangunan yang demikian menjadikan laju urbansisasi berjalan dengan cepatnya. Namun urbanisasi tersebut tidak dibarengi perubahan pola pikir masyarakat dari perdesaan menjadi pola pikir perkotaan. Keadaan seperti ini justru merugikan para urbanisan sendiri, yang akibatnya menjadi beban masyarakat kota pada umumnya, dan pengelola kota pada khususnya. Hal tersebut tercermin dari lebih tingginya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara nasional persentase jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan (17,6 %) dan di daerah perdesaan (14,2 %), sedang di wilayah P. Jawa dan Bali nasional persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan: (18,5 %,) sedang di perdesaan (12,5 %). Hal ini diperkirakan karena besarnya laju urbanisasi (3,38 %) di daerah perkotaan, yang pada umumnya dilakukan oleh mereka yang belum memiliki ketrampilan khusus sebagai modal menghadapi persaingan antar masyarakat perkotaan.

Perencanaan pembangunan perkotaan di Indonesia
Kiranya pemerintah telah menyadari bahwa perencanaan itu mahal. Namun lebih mahal lagi adalah pembangunan tanpa perencanaan. Hal ini terasa sekali pada pembangunan kota. Dalam hal perencanaan pembangunan kota, di Indonesia telah lama dilaksanakan, diawali dengan diberlakukannya De Statuten van 1642, khusus bagi kota Batavia (Jakarta sekarang. Periode berikutnya oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan Standsvorming Ordonantie, Staatblaad No. 168 tahun 1948. Ketentuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang secara tegas mencabut berlakunya Standsvorming Ordonantie, Staatblaad No. 168 tahun 1948, yang berbau kolonial tersebut.

Walau undang-undang tentang Penataan Ruang baru ditetapkan pada tahun 1992, yang tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1992, hal ini tidak berarti bahwa kegiatan perencanaan tata ruang kota tidak dilakukan Pemerintah. Sejak sekitar tahun 1970-an, perencanaan tata ruang secara komprehensif telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, yang bekerjasama dengan Ditjen PUOD (Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) Departemen Dalam Negeri. Pada umumnya pola penataan ruang pada masa itu lebih mengacu pada pola penataan ruang di Eropah, yakni dengan pola pemintakatan atau zoning yang ketat.

Dalam pelaksanaannya produk penataan ruang pola zoning tidak efektif, sehingga terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri No.: 30 tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/ Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan, yang diikuti dengan terbitnya: (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, dan (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Kedua peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan acuan para pihak terlibat dalam penyusunan tata ruang kota, sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang.

Produk perencanaan tata ruang kota yang mengacu pada kedua peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dirasa lebih luwes (fleksible), karena lebih mendasarkan pada kecenderungan yang terjadi, dan setiap 5 (lima) tahun dievaluasi dan bila terjadi penyimpangan dapat direvisi kembali. Namun dengan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang kota ini menunjukkan pula adanya ketidakpastian dari rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tersebut.

Dari penelitian diketahui bahwa pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang kota.

Dari hal-hal terurai di atas dapat dikatakan bahwa penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota hanyalah sekedar formalitas, sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri. Tetapi mulai dari proses penyusunan, sampai dengan implementasi dan pelaksanaannya jauh dari apa yang diinginkan oleh peraturan dasarnya.

Reformasi perencanaan kota
Di Indonesia reformasi total telah digulirkan, dengan dimotori oleh unsur mahasiswa, sebagai akibat telah membudayanya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di setiap aspek kehidupan masyarakat. Di dalam proses perencanaan kota juga tidak luput dari KKN. Dimulai dari penunjukkan konsultan perencana yang menyalahi prosedur, mark up anggaran, maupun proses penetapan peraturan daerah, kesemuanya berbau KKN. Karenanya di dalam proses penyusunan rencana tata ruang kota sampai dengan pelaksanaan perlu adanya reformasi, yang dimulai dari teori/konsepsi yang dipergunakan, prosedur sampai dengan implementasi dan pelaksanaannya perlu adanya perubahan/reformasi.

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Tata Ruang kota yang berisi rencana penggunaan lahan perkotaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1987, dibedakan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang merupakan rencana jangka panjang; Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai rencana jangka menengah, dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota, untuk jangka pendek. Ketiga jenis tata ruang kota tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan gambar-gambar yang sudah pasti (blue print).

Sebagaimana dikemukakan oleh para pakar ilmu sosial, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang, sangatlah dinamis dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Terlebih lagi dengan berkembang-pesatnya teknologi komunikasi dan transportasi di dalam era globalisasi. Pada kondisi masyarakat yang demikian kiranya kurang tepat dengan diterapkannya perencanaan tata ruang kota yang bersifat pasti atau blue print planning. Blue print planning lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang sudah mantap, karena pada masyarakat yang sudah mantap ini, perubahan-perubahan yang terjadi sangatlah kecil. Sedang untuk masyarakat yang sedang berkembang lebih tepat diterapkan model process planning.

Kebijaksanaan selama ini yang mengejar pertumbuhan tingkat ekonomi makro menjadikan rencana tata ruang kota berfungsi sebagai sarana penunjangnya. Pembangunan kota lebih berorientasikan kepada si kaya dari pada kepada si miskin. Karenanya si kaya semakin kaya, dan si miskin semakin tersingkir. Hal ini menjadikan kota yang lebih egois, kurang manusiawi, dan dampaknya sebagai tergambar di atas, serta terjadinya kecemburuan sosial, yang berakibat terjadinya kerusuhan-kerusuhan masal. Karena itulah reformasi dalam perencanaan kota merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia saat ini.

Beberapa hal yang dirasa sangat penting dalam rangka reformasi perencanaan tata ruang kota antara lain:

Merubah dari perencanaan fisik, seperti yang seperti sekarang dilakukan menjadi perencanaan sosial. Dengan perubahan pola pikir dan kondisi masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan lahan akan meningkat. Advocacy planning sangat diperlukan demi kepentingan masyarakat, demi terakomodasikannya aspirasi masyarakat. Memang Advocacy Planning dirasa lebih mahal. Namun lebih mahal lagi perencanaan yang tidak efektif maupun pembangunan yang tanpa perencanaan. Advocacy planning dapat diterapkan pula pada pembahasan oleh anggota DPRD. Dalam hal ini konsultan memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang Kota.
Merubah kebijaksanaan top down menjadi bottom up karena top down merupakan sumber korupsi dan kolusi bagi pihak-pihak yang terlibat. Sering kali propyek-proyek model top down dari pusat kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Aspirasi dari masyarakat tidak terakomodasikan di dalam ketetapan rencana tata ruang kota. Para wakil masyarakat yang diundang dalam seminar, seperti: Kepala Kelurahan / Desa, Ketua LKMD setempat selain kurang berwawasan terhadap perencanaan makro, juga dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah.
Comprehensive Planning lebih tepat dari pada sectoral planning. Comprehensive Planning sebagai perencanaan makro untuk jangka panjang bagi masyarakat di negara sedang berkembang (dengan dinamika masyarakat yang begitu besar) dirasa kurang sesuai. Akibatnya perencanaan tersebut tidak/kurang efektif, dengan begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak. Perencanaan sektoral merupakan perencanaan terhadap sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dalam waktu mendesak.

Peranserta secara aktif para pakar secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan di dalam proses penyusunan tata ruang kota. Komisi Perencanaan Kota (sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat) kiranya perlu diterapkan pula di Indonesia. Hal ini didasari bahwa permasalahan perkotaan merupakan permasalahan yang sangat komplek, tidak hanya permasalahan ruang saja, tetapi menyangkut pula aspek-aspek: ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya.

Merubah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanah, lahan, dan ruang khususnya di perkotaan menjadi lebih berorientasi pada kepentingan dan perlindungan rakyat kecil. Lembaga magersari dan bagi hasil yang oleh UUPA dihapus perlu dihidupkan kembali (sebagaimana disarankan Eko Budihardjo). Penataan lahan melalui Land Consolidation, Land Sharing, dan Land Readjustment perlu ditingkatkan.

Tidak kalah pentingnya adalah bahwa Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan men-jadi Peraturan Daerah, perlu ditindak-lanjuti dengan implementasinya, menjadi acuan dalam penyusunan program-program kegiatan pembangunan, dan tidak sekedar menjadi penghuni perpustakaan Bappeda.

Sumber :
²Opini dalam Harian RADAR BANYUMAS, Jum’at Wage 12 April 2001 sebagai bahan diskusi dalam Temu Alumni MPKD UGM Yogyakarta, 10 - 11 September 2004
¹Dosen FT UNWIKU Purwokerto, Alumni MPKD UGM Yogyakarta Angkatan I tahun 1994

Apa itu PLPBK/ND ?

2010-04-20T21:08:00.000-07:00

Pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat Madani merupakan upaya untuk membantu penghuninya bertanggung jawab membangun hubungan-hubungan dengan komunitas yang lebih luas dan bahkan lingkungan permukiman mereka yang harmonis, sehingga terwujud budaya warga yang tertib, bersih, sehat dan produktif.

Apa itu PLP-BK Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) adalah intervensi lanjutan dari P2KP, program ini merupakan stimulant bagi keberhasilan masyarakat di kelurahan-kelurahan sasaran program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat (BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi “BKM Berdaya menuju Mandiri” atau “BKM Mandiri”. Pengertiannya tidak sebatas pembangunan fisik saja, tetapi didalam kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Kumunitas (PLP-BK), masyarakat berencana dan membangun tatanan kehidupan warganya berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama. Dengan demikian Lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras dan lestari merupakan wujud dari budaya masyarakatnya. (Community Based Neighborhood development)

Apa Tujuannya Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjati diri dan lestari. Sedangkan secara khusus tujuan program PLP-BK ini adalah memujudkan :

Masyarakat yang sadar pentinya tinggal permukiman yang tertata selaras dengna lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana.
Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih dan tertib pembangunan.
Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan pengelolaan pembangunan leingkungan permukiman mereka.
Tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam menerapkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Siapa yang dapat ikut Program ini Kegiatan PLP-BK ini hanya’dapat diakses” oleh BKM yang tekah mencapai kualifikasi “BKM Berdaya menuju Mandiri” atau “BKM Mandiri”. Artinya tidak semua BKM secara otomatis akan terpilih sebagai lokasi penerima kegiatan, tetapi harus melalui proses seleksi yang diatur dalam Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Lokais Penerima BLM.

Apa yang ingin dicapai PLP-BK Diakhir pelaksanaan kegiatan ini hasil yang akan dicapai di suatu kelurahan/desa adalah :

Rencana pengembangan permukiman (RPP) kelurahan yang didalamnya mencakup rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan prioritas yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat bersama pemerintah.
Aturan tertulis tentang pembangunan/pengelolaan permukiman yang tanggap bencana yang disepakati masyarakat bersama pemerintah sebagai komitmen bersama.
Kelembagaan pembangunan atau unit pengelola pembangunan SEL (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) yang andal dan mampu berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat (community services) dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya.
Terwujudnya atau terlaksananya pembangunan fisik kawasan priorotas yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak dengan berbagai sumber daya (termasuk pelaku bisnis)

Siapa saja Pelakunya Pelaksanaanya dilakukan secara partisipatif dan memerlukan perlibatan aktif pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat dalam setiap tahapannya. Jadi sesungguhnya PLP-BK adalah kerja kolaboratif berbagai pihak.

Pemerintah; mendudukkan peran pemerintah sebagai pemimpin pembangunan melalui proses katalisasi. Pemerintah Kota/Kabupaten, pemda Kecamatan dan Lurah diharapkan dapat turut mendukung, memiliki dan mengambangkan program
Masyarakat; calon pemanfaat haruslah dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari piñataan kembali lingkungan permukiman mereka. Cacat dan kaum rentan lainnya merupakan masyarakat yang diharapkan terlibat secara aktif.
BKM/LKM; dengan UP-UP sebagai lembaga representasi masyarakat yang dipercaya diharapkan mampu berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Masyarakat Pemerhati; merupakan kelompok strategis yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program. Masyarakat Perguruan Tinggi, NGO/LSM, Pelaku program jenis, dan pengusaha.
Pelaku usaha (bisnis); ikut berinvestasi dan bermitra mengembangkan ekonomi rakyat.

Bagaimana Prosesnya

Tahap Persiapan Inti kegiatan dalamtahap ini adalah penetapan lokasi sasaran dan sosialisasi program melalui berbagai media, termasuk melalui kegiatan lokakarya orientasi program secara berjenjang dari tingkat nasional propinsi dan daerah.

Tahap Perencanaan Partisipatif Inti kegiatan pada tahap ini adalah membangun kolaborasi perencanaan, dimana antar berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, danpelaku usaha/swasta) dapat saling terbuka berbagi informasi, melakukan dialog dan konsultasi, dan bersepakat terhadapaturan bangunan setempat dan pokok-pokok perencanaan dan pembangunan. Para pemangku kepentingan tersebut kemudian berupaya menyusun berbagai pengaturan yang diperlukan, dan melembagakannya melalui organisasi masing-masing untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat
Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif
Perencanaan Lingkungan Makro yang termasuk penyusunan aturan bangunan setempat sebagai dasar perencanaan pengembangan permukiman kelurahan serta penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas berbasis komunitas.
Perencanaan Lingkungan Makro (RTBL)

Tahap Pemasaran Kawasan Prioritas Inti kegiatan pada tahap ini adalah melakukan proses pemasaran social (promosi) kawasan yang akan ditata kembali dan telah tersedia RTBL-nya (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) kepada berbagai pihak seperti antara lain dinas/instansi pemerintah (sumber dana APBN/APBD) maupun lembaga/instansi non pemerintah seperti pelaku bisnis, lembaga social baik ditingkat daerah, nasional maupun multi nasional sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan atau “chanelling” dari dinas/sector lain.
Tahap Pelaksanaan Pembangunan Inti kegiatan pada tahap ini adalah proses pelaksanaan pembangunan fisik hasil perencanaan mikro (RTBL) sebagai bentuk penyelesaian permasalahan serta penggalian potensi yang dimiliki kelurahan. Proses ini pun dilakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam pelaksanan dan pengelolaan kegiatan konstruksi.

Apa itu P2KP Advanced ?

2010-04-20T20:46:00.000-07:00

Apa itu P2KP Advanced ?

Adalah program pendampingan dalam rangka membangun kemandirian dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan.

Adalah suatu proses “Naik Kelas” dari wilayah-wilayah / lokasi-lokasi yang selama ini berproses melalui program pendampingan bersama P2KP / PNPM Mandiri Perkotaan.

Lingkup P2KP Advanced ? Fokus pada pengendalian pelaksanaan kegiatan P2KP-Advanced :

PAKET,

PLPBK (ND),

Replikasi

“Channeling”,

P4-NAD,

Program2 Uji-coba (Pilot), dan program-program lain sesuai keperluan pendampingan tingkat Utama

Tugas P2KP Advanced :

Menyiapkan dan mempromosikan Kota/Kab dan Kelurahan2 dalam proses “naik kelas”.
Melakukan PENGUATAN Proses Siklus di tingkat Kota :

Pro Poor – Good Governance

Memperbaiki kinerja dan Pengendalian pelaksanaan :

Kemitraan [PAKET dan Channeling]
Manajemen Pembangunan Berbasis Komunitas [ND]
P4-NAD

Menyiapkan kemandirian melalui “Alih Kelola” Program

Visi P2KP Advanced : Hasil pendampingan kita : Ber-Kualitas Advanced Jelas terasa “Bedanya”

Misi P2KP Advanced : Mengedepankan Peran Pemda dalam ‘nangkis’, sehingga semakin “Mandiri dan Good Governance”

Budaya Organisasi P2KP Advanced : Nilai dan Prinsip-prinsip yang diusung P2KP, tidak sekedar dipahami tetapi diterapkan sebagai BUDAYA ORGANISASI.

Strategi P2KP Advanced :

Meningkatkan efektifitas dan kapabilitas organisasi P2KP Advanced secara keseluruhan.
Fokus CB (Capacity Building): pada pengembangan Pengetahuan, Keterampilan, dan Kemampuan para pelaku di “Garis Depan”.
Pengendalian Proses di Lapangan; Mempromosikan dan mendorong perbaikan kualitas yang menerus (Continuous Quality Improvement /CQI).

Profile Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Kolok Nan Tuo

2010-04-20T20:45:00.000-07:00

Profile Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Propinsi	: Sumatera Barat
Kab/Kota	: Kota Sawahlunto
Kecamatan	: Barangin
Kelurahan/Desa	: Kolok Nan Tuo
Nama BKM	:
Tanggal Terbentuk	:
No. Notaris	:
Alamat	:

**Profile Anggota**
No	N a m a	Jenis Kelamin		Pendidikan	Jabatan
No	N a m a	LK	PR	Pendidikan	Jabatan

**Unit Kelengkapan BKM**
No	N a m a	Jenis Kelamin		Pendidikan	Jabatan
No	N a m a	LK	PR	Pendidikan	Jabatan

Profile Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Kubang Utara Sikabu

2010-04-20T20:40:00.000-07:00

Profile Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Propinsi	: Sumatera Barat
Kab/Kota	: Kota Sawahlunto
Kecamatan	: Lembar Segar
Kelurahan/Desa	: Kubang Utara Sikabu
Nama BKM	: NURUL IKHLAS
Tanggal Terbentuk	: 21 September 2006
No. Notaris	:
Alamat	: Dusun Padang Elok Sawahlunto

**Profile Anggota**
No	N a m a	Jenis Kelamin		Pendidikan	Jabatan
No	N a m a	LK	PR	Pendidikan	Jabatan
1	Jon Amri	Laki-laki	-	STM	Koordinator
2	Metri Yulis	-	Perempuan	SMA	Anggota
3	Darneli	-	Perempuan	SMKI	Anggota
4	Eva Wanti	-	Perempuan	SMP	Anggota
5	Dori Oktavia	-	Perempuan	SPG	Anggota
6	Debi Frengky	Laki-laki	-	SMT	Anggota
7	Rina Rosita	-	Perempuan	MAN	Anggota
8	Anwar Lelo	Laki-laki	-	SD	Anggota
9	Riswati	-	Perempuan	SMP	Anggota

**Unit Kelengkapan BKM**
No	N a m a	Jenis Kelamin		Pendidikan	Jabatan
No	N a m a	LK	PR	Pendidikan	Jabatan
1	Yoserizal	Laki-laki	-	S.1	Sekretaris BKM
2	Yusril	Laki-laki	-	SD	Koord. Unit Pengelola Lingkungan
3	Rola Elza Fitri	-	Perempuan	SMA	Koord. Unit Pengelola Sosial
4	Djalinar	-	Perempuan	S.1	Manager Unit Pengelola Keuangan
5	Susi Andriani	-	Perempuan	SMP	Asisten Unit Pengelola Keuangan

Profile Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Balai Batu Sandaran

2010-04-20T20:39:00.000-07:00

Profile Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Propinsi	: Sumatera Barat
Kab/Kota	: Kota Sawahlunto
Kecamatan	: Barangin
Kelurahan/Desa	: Balai Batu Sandaran
Nama BKM	: SAKINAH
Tanggal Terbentuk	: 19 September 2006
No. Notaris	:
Alamat	: Desa Balai Batu Sandaran

**Profile Anggota**
No	N a m a	Jenis Kelamin		Pendidikan	Jabatan
No	N a m a	LK	PR	Pendidikan	Jabatan
1	Masril	Laki-laki	-	SMP	Koordinator
2	Safriadi	Laki-laki	-	SMP	Anggota
3	Sarmiati	-	Perempuan	SLTP	Anggota
4	Hasan Anggara	Laki-laki	-	SD	Anggota
5	Asmiati	-	Perempuan	SD	Anggota
6	Jusmawati	-	Perempuan	SMP	Anggota
7	Burnan Khaini	Laki-laki	-	SD	Anggota
8	Syafrudin	Laki-laki	-	SMP	Anggota
9	Syafril	Laki-laki	-	SLTA	Anggota

**Unit Kelengkapan BKM**
No	N a m a	Jenis Kelamin		Pendidikan	Jabatan
No	N a m a	LK	PR	Pendidikan	Jabatan
1	Dori Defrimon	Laki-laki	-	SLTA	Sekretaris BKM
2	Zulkifli	Laki-laki	-	Mahasiswa	Unit Pengelola Lingkungan
3	Ramilis	Laki-laki	-	SD	Unit Pengelola Sosial
4	Afriyendi	Laki-laki	-	SLTA	Unit Pengelola Keuangan

Penegelolaan Pengaduan Masyarakat

2010-04-20T11:23:00.000-07:00

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) *Status Update : 12 April 2010*
No	Jenis Pengaduan	Uraian Pengaduan	Desa/Kelurahan	Status Pengaduan
1
2
3

Progres Status Kegiatan Lapangan

2010-04-20T05:48:00.000-07:00

**QUICK STATUS KEGIATAN PLPBK KOTA SAWAH LUNTO**

***Status Update Kegitan Lapangan : 01 Juni 2010***
No	Uraian Kegiatan	Tanggal Rencana		Status Kegiatan Kelurahan
No	Uraian Kegiatan	Mulai	Selesai	Balai Batu Sandaran	Kolok Nan Tuo	Kubang Utara Sikabu
Tahap Perencanaan Partisipatif
001	Lokalatih-1 SF dan Askot PLPBK (Pra-Tugas Lokasi 255)	22 Feb 2010	19 Mar 2010	Selesai	Selesai	Selesai
002	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kota/Kabupaten	01 Mar 2010	25 Mar 2010	Selesai	Selesai	Selesai
003	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kelurahan	08 Mar 2010	02 Apr 2010	Selesai	Selesai	Selesai
004	Pembentukan Tim Teknis Pemda	08 Mar 2010	01 Apr 2010	Selesai	Selesai	Selesai
005	Pembentukan TIPP	15 Mar 2010	12 Apr 2010	Selesai	Selesai	Selesai
006	Pelatihan TIPP oleh SF	22 Mar 2010	19 Apr 2010	Proses	Proses	Proses
007	Review Action Plan Perencanaan Partisipatif	25 Mar 2010	22 Apr 2010	Belum	Belum	Belum
008	Sosialisasi Massal	08 Mar 2010	05 Apr 2010	Belum	Belum	Belum
009	Seleksi TAPP	01 Mar 2010	26 Mar 2010	Proses	Proses	Proses
010	Perekrutan Tenaga Pendamping Perencanaan	15 Mar 2010	12 Apr 2010	Proses	Proses	Proses
011	Pelatihan TA Pendamping Perencanaan (TAPP)	22 Mar 2010	19 Apr 2010	Belum	Belum	Belum
Tahap Pemasaran Sosial
001	Pengorganisasian dan Pengemb Masyarakat	15 Mar 2010	22 Apr 2010
002	Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif	29 Mar 2010	28 May 2010
003	Perenc Lingkungan Makro	29 Mar 2010	30 Jul 2010
004	Perenc Lingkungan Mikro	30 Jun 2010	05 Okt 2010
005	Review pelaksanaan & laporan pertangungjawaban keuangan	13 Sep 2010	22 Okt 2010
Pelaksanaan Fisik I
001	Lokalatih-2 SF dan Askot PLPBK (Pemasaran Lokasi 255)	27 Sep 2010	05 Nov 2010
002	Pembentukan Tim Pemasaran (TP)	04 Okt 2010	12 Nov 2010
003	Review Action Plan Pemasaran	11 Okt 2010	19 Nov 2010
004	Persiapan Pemasaran	04 Okt 2010	06 Des 2010
005	Perekrutan TA Pendamping Pemasaran (TAP)	25 Okt 2010	10 Des 2010
006	Pelatihan TA Pendamping Pemasaran (TAP)	08 Nov 2010	06 Des 2010
007	Pelaksanaan Pemasaran	15 Nov 2010	10 Jun 2011
008	Review pelaksanaan & laporan pertgjwban keuangan	30 May 2010	27 Juni 2011
Pelaksanaan Fisik II
001	Coaching Pelaksanaan Pembangunan u Askot UP/ Infra & SF	18 Okt 2010	15 Nov 2010
002	Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP)	25 Okt 2010	22 Nov 2010
003	Penyusunan Action Plan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	01 Nov 2010	29 Nov 2010
004	Persiapan Keg Konst/Fisik	25 Okt 2010	06 Des 2010
005	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	08 Nop 2010	25 Feb 2011
006	Review pelak fisik I (seritifikasi teknis) & lap pertgjwban keuangan	14 Feb 2011	14 Mar 2011
Pelaksanaan Fisik III
001	Persiapan Keg Konst/Fisik	22 Feb 2011	21 Mar 2011
002	Review Action Plan Pelaksanaan Fisik II	21 Feb 2011	21 Mar
003	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	28 Feb 2011	15 Jul 2011
004	Coach Pemliharaan & Pemanfaatan u Korkot,Askot UP/Infra & SF	27 Jun 2011	25 Jul 2011
005	Review pelak fisik II (seritifikasi teknis) & lap pertgjwban keuangan	04 Jul 2011	01 Agt 2011
Tahap Seleksi PLPBK Tahap III
001	Persiapan Keg Konst/Fisik	09 May 2011	06 Jun 2011
002	Review Action Plan Pelaksanaan Fisik III	09 May 2011	06 Jun 2011
003	Pelaksanaan Keg Konstruksi / Fisik	27 Apr 2011	30 Sep 2011
004	Review pelakn fisik III (seritifikasi teknis) & lap pertgjwban keuangan	19 Sep 2011	17 Okt 2011

Profile Desa Kubang Utara Sikabu

2010-04-19T11:19:00.000-07:00

PROFIL KELURAHAN

Propinsi	: Sumatera Barat
Kab/Kota	: Kota Sawahlunto
Kecamatan	: Barangin
Kelurahan/Desa	: Balai Batu Sandaran

Cakupan Wilayah

Jumlah Dusu	: 3
Jumlah RW	: 0
Jumlah RT	: 0
Status Pemerintahan	:
Letak Geografi	:
Mata Pencaharian Utama	:

**Cakupan Penduduk dan Pagu BLM**
Jumlah Jiwa			Jumlah Pebduduk Dewasa		Jumlah KK		Pagu BLM
Jiwa	Wanita	Miskin	Jml	Wanita	KK	Miskin	Pagu BLM
882	427	422	575		248	125	1.000.000.000

Profile Desa Kolok Nan Tuo

2010-04-19T11:10:00.000-07:00

PROFIL KELURAHAN

Propinsi	: Sumatera Barat
Kab/Kota	: Kota Sawahlunto
Kecamatan	: Barangin
Kelurahan/Desa	: Kolok Nan Tuo

Cakupan Wilayah

Jumlah Dusu	: 3
Jumlah RW	: 0
Jumlah RT	: 0
Status Pemerintahan	:
Letak Geografi	:
Mata Pencaharian Utama	:

**Cakupan Penduduk dan Pagu BLM**
Jumlah Jiwa			Jumlah Pebduduk Dewasa		Jumlah KK		Pagu BLM
Jiwa	Wanita	Miskin	Jml	Wanita	KK	Miskin	Pagu BLM
1.357	696	580	800		355	145	1.000.000.000

Profile Desa Balai Batu Sandaran

2010-04-19T10:53:00.000-07:00

PROFIL KELURAHAN

Propinsi	: Sumatera Barat
Kab/Kota	: Kota Sawahlunto
Kecamatan	: Barangin
Kelurahan/Desa	: Balai Batu Sandaran

Cakupan Wilayah

Jumlah Dusu	: 3
Jumlah RW	: 0
Jumlah RT	: 0
Status Pemerintahan	:
Letak Geografi	:
Mata Pencaharian Utama	:

**Cakupan Penduduk dan Pagu BLM**
Jumlah Jiwa			Jumlah Pebduduk Dewasa		Jumlah KK		Pagu BLM
Jiwa	Wanita	Miskin	Jml	Wanita	KK	Miskin	Pagu BLM
710	374	293	506		190	69	1.000.000.000

Profile Pendamping PLPBK Kota Sawahlunto

2010-04-19T10:37:00.000-07:00

**PROFILE PENDAMPING P2KP ADVANCE PLPBK KOTA SAWAH LUNTO**
No	Nama	Alamat	Jabatan	Lokasi Tugas	No. HP	Email
1	LISA RISNA, ST	Nagari Pasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman Sumbar	Korkot	Kota Sawahlunto Kab. Sijunjung Kab. Limapuluh Kota	0812-66021800	lisarisna@yahoo.co.id
2	YULIA SYAFRINA, ST	Pasar Talawi	Askot ND	Kota Sawahlunto	0812-6792967	yulia_syafrina@yahoo.co.id
3	MOBRI PANSI, ST	Alamat	Senior Fasilitator	Desa Balai Batu Sandaran	1813-63325405	Email
4	ISMET KURNIANSYAH, ST	Alamat	Senior Fasilitator	Desa Kolok Nan Tuo	0813-74098996	Email
5	FITRA YANI, ST	Alamat	Senior Fasilitator	Desa Kubang Utara Sikabu	0812-66294927	Email

Tukaran Banner

2010-04-18T12:41:00.000-07:00

Yuk bertukaran link banner....! Ini kode link banner PLPBK Sawahlunto

Lokakarya Tingkat Kota

2010-04-18T00:28:00.000-07:00

**Realisasi Kegiatan Siklus Kota**
Kode	Kegiatan	Realisasi Kegiatan		Peserta			Hasil	Tindak Lanjut
Kode	Kegiatan	Lokasi	Tanggal	LK	PR	JML	Hasil	Tindak Lanjut
A. Tahap Perencanaan Partisipatif
002	Lokakarya Orientasi PLPBK Tingkat Kota/Kabupaten	Gedung Pusat Kebudayaan	07 Mei 2010	53	20	73