Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta tidak ada politisasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena program tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.
"Tidak boleh dipolitisasi dan tidak ada kepentingan politik kecuali hanya untuk kepentingan masyarakat," katanya, di Jakarta Rabu disela-sela Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010.
Mendagri menegaskan, PNPM Mandiri adalah program yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, untuk itu tidak boleh ada unsur politis di dalamnya. Selain pelaksanaannya harus diawasi ketat oleh masyarakat.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat juga mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan PNPM Mandiri seharusnya tidak dipakai untuk alat kepentingan politik. "Seluruh program-program untuk rakyat, tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, selain untuk memberantas kemiskinan," katanya.
Menurut Sujana, pihaknya menemukan sejumlah kondisi di daerah dimana ada beberapa kader partai politik yang ingin menjadi fasilitator PNPM Mandiri. Kondisi ini patut dicermati dan diwaspadai untuk menghindari adanya politisasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.
PNPM Mandiri merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. PNPM Mandiri ini dikembangkan melalui beberapa program inti yakni PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan, dan PNPM Pengembangan Infrastruktut Sosial Ekonomi Wilayah.
Peningkatan kesejahteraan tersebut tidak hanya diterjemahkan sebagai perhatian penuh pada pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan pada seluruh warga, terutama di pedesaan.
Untuk itu, dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan.
Untuk PNPM Mandiri Perdesaan, pada 2009 pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp6,48 triliun. Alokasi anggaran tersebut tersebar di 4.334 kecamatan.
Pada 2010, PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 4.791 kecamatan dengan rata-rata alokasi dana BLM adalah Rp1 miliar sampai dengan Rp3 miliar disetiap kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.
PNPM Mandiri Perdesaan ini dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui sinergi penyediaan dana BLM.
Sumber : http://www.antaranews.com
0 komentar:
Posting Komentar