.

Kamis, 20 Mei 2010

Dibutukan Tenaga Ahli Perencenaan Partisipatif

0 komentar

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Sawahlunto

Desa Balai Batu Sandaran, Kolok Nan Tuo, Kubang Utara Sikabu Kota Sawahlunto Membutuhkan :

TENAGA AHLI PERENCANAAN PARTISIPATIF


P e r s y a r a t a n
  1. S1/DIV Planologi ( Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota) atau Arsitektur.
  2. IPK minimal 3,00
  3. Berpengalaman dalam proyek perencanaan permukiman kota atau perencanaan tata ruang kota atau RTBL minimal 3 tahun.
  4. Berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat yang berbasis Komunitas.
  5. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan komunikatif dengan masyarakat.
  6. Diutamakan menguasai Auto Cad/Corel Draw
  7. Diutamakan yang telah memiliki sertifikat keahlian.
  8. Bersedia ditempatkan dan bertugas dilokasi proyek.

Surat Lamaran, CV (Curicullum Vitae), Pas foto 4x6, Copy KTP, Copy Ijazah dan Transkip Nilai yang sudah terlegalisir oleh instansi yang terkait. di kirim ke :

Via Pos

SEKRETARIAT : Tim Teknis d/a Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (PMPKB) Kota Sawahlunto Jl. Soekarno-Hatta Sapan Kec. Kota Sawahlunto - Propinsi Sumatera Barat.
Via e-mail

timteknis.sawahlunto@gmail.com

Tutup : 28 Mei 2010 di perpanjang menjadi 02 Juni 2010 (sudah diterima panitia)

Read full story

Rabu, 19 Mei 2010

Perlu Komitmen Pemda untuk Jalankan PNPM Mandiri

0 komentar
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berawal dari Program Pengembangan Kecamatan ini (PPK) dilaksanakan di kecamatan-kecamatan di Indonesia yang tersebar di 465 Kabupaten/Kota. Namun, dari total kabupaten tersebut ternyata tidak semuanya menjalankan PNPM Mandiri ini.

Komitmen dan dukungan pemerintah daerah memang diperlukan untuk pendanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri. Salah satunya adalah dengan penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) yang ditujukan untuk dua program utama PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Perkotaan.

Begitulah penuturan PNPM Support Facility, Citra I. Lestari seusai jumpa pers di Kantor Menkokesra, Senin (8/3/2010). Jumpa pers ini dihadiri juga oleh Direktur Sustainable Livelihood Project Adiya Khashtsetseg, Utusan World Bank China and Mongolia Andrew Goodland dan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat.

Dari keseluruhan kabupaten yang seharusnya menyediakan DDUB, ada 25 Kabupaten/Kota yang malah tidak menyediakan DDUB 2009. Total DDUB yang tidak disediakan oleh 25 kabupaten/kota tersebut mencapai Rp 108,358 miliar. "Banyak alasan kabupaten tidak menyediakan DDUB. Ada yang alasannya memang tidak dimasukkan ke APBD atau ada yang digunakan untuk pilkada." ungkap Sujana Royat.


Penerima PNPM Mandiri Menurun

Sementara itu, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, mengatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 direncanakan akan dilakukan lagi pada tahun 2010. Hanya saja dalam rencana pelaksanaan PNPM Mandiri 2010 terdapat penurunan jumlah kecamatan sasaran PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009, jumlah penerima PNPM Mandiri mencapai 6.408 kecamatan tetapi pada tahun ini jumlah penerima PNPM Mandiri menyusut menjadi 6.321 kecamatan. Pengurangan jumlah kecamatan ini disebabkan kecamatan-kecamatan tersebut sudah menerima PNPM Mandiri selama 3 tahun berturut-turut sehingga aset yang ada di masyarakat sudah cukup besar untuk dimanfaatkan.

Namun, kecamatan tersebut tetap didampingi dengan penyediaan bantuan teknis yang diperlukan sehingga proses pemberdayaannya tetap berlanjut. Dana yang akan dikeluarkan untuk PNPM 2010 ini diasumsikan akan mencapai Rp 16 triliun. Dana ini tentu saja mendapat sokongan dari Bank Dunia yang menilai PNPM Mandiri ini cukup berhasil.

Semua kegiatan PNPM Mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. PNPM Mandiri sendiri diakui oleh ASEAN sebagai pola pembangunan yang berbasiskan masyarakat. "Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat harus terlibat di dalamnya. Tidak boleh memakai jasa kontraktor dalam prosesnya," ujar Sujana Royat.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 2010 ini merupakan lanjutan dari seluruh program PNPM Mandiri 2009. Namun, PNPM Mandiri kali ini akan menambah satu program yaitu PNPM Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.


Sumber : http://www.tnp2k.wapresri.go.id/
Read full story

Rabu, 12 Mei 2010

Lokakarya Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kota Sawahlunto

2 komentar
Lokakarya Neighbourhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Sawahlunto dilaksanakan pada tanggal 7 Mai 2010 bertempat di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kota Sawahlunto, yang dibuka langsung oleh Bapak Walikota Sawahlunto Bapak Ir. H. Amran Nur.

Dihadiri lebih kurang 73 orang peserta yang terdiri dari Unsur DPRD, Dinas, SATKER, KMW, seluruh SKPD Kota, Camat, PJOK, Kepala Desa, BKM dan masyarakat peduli lainya.

Dalam kesempatan tersebut dalam sambutannya Bapak Walikota menyampaikan rasa bangga dan syukur karena untuk wilayah Sumatera yang pertama kali mendapatkan program ND/PLP-BK adalah Kota Sawahlunto yang paling banyak (3 Desa), untuk Bapak Walikota sangat mengharapan progama ini dapat berjalan dengan sukses, sehingga besarharapnnya Desa yang lainya juga mendapatkan kesempatan dalam mendapatkan program ND/PLP-BK.

Kemudian walikota juga berpesan kepada BKM dan Desa bahwa dana ND/PLP-BK ini bukan merupakan reward atau penghargaan bagi desa tapi ini merupakan cobaan, karena semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menguncang. BKM dan masyarakat Desa diharapkan sangat berhati-hati dalam penggunaan dana, yang pada akhirnya nanti pertanggung jawabanya akan di audit baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Setelah acara yang dibuka oleh Walikota selesai, acara dilanjutkan dengan paparan materi tentang pemberdayaan oleh Satker Propinsi dan paparan tentang ND/PLP-BK oleh TA CB dari KMW. Yang dilanjutkan pada diskusi panel yang dimoderatori oleh Kabid Tata Ruang Bapeda dan Asisten ND Koordinator Kota Sawahlunto.

Lokakarya Neighbourhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Sawahlunto ini berakhir pada pukul 12.10 WIB yang ditutup langsung oleh Kepala Bapeda.
Read full story

Selasa, 11 Mei 2010

Wapres Setuju PNPM Dilanjutkan

2 komentar
Blitar (ANTARA News) - Wapres Boediono menilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sangat bermanfaat dalam menumbuhkan ekonomi rakyat sehingga ia setuju apabila program itu dilanjutkan.

"Saya sangat setuju jika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diteruskan karena ternyata bermafaat bagi masyarakat," kata Wapres Boediono, di Blitar, Jatim, Selasa.

Saat dialog dengan penerima program itu yang juga dihadiri Ibu Herawati Boediono, Mendiknas M Nuh, Menbudpar Jero Wacik, serta Gubernur Jatim Soekarwo, Wapres mengatakan, dirinya telah berkeliling daerah dan berdialog serupa dengan parapenerima program itu.

"Kesimpulannya adalah program ini sangat baik dan saya Insya Allah bisa terus mengawalnya," kata Boediono.

Wapres mengingatkan agar penerima program itu terus menjaga kejujuran karena dengan hal itu maka prgram ini akan terus diminati oleh masyarakat.

"Jagan sampai satu sen pun hilang dan kalau sudah diabaikan kehilangan itu, nantinya kehilangan Rp1 juta akan biasa," kata Bediono.

Gubernur Soekarwo mengatakan PNPM telah memberikan dampak positif bagi kelangsungan ekonomi rakyat, sehingga diharapkan bisa berlanjut.

Menurut gubernur, sejumlah daerah di Jatim selaa ini telah mendapatkan penyaluran program ini dan telah didistribusikan ke sejumlah pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

"Program ini diharapkan juga bisa mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih banyak terjadi Jatim," kata Wapres.


Sumber : www.antaranews.com
Read full story

Jangan Politisasi PNPM

0 komentar
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta tidak ada politisasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena program tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

"Tidak boleh dipolitisasi dan tidak ada kepentingan politik kecuali hanya untuk kepentingan masyarakat," katanya, di Jakarta Rabu disela-sela Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010.

Mendagri menegaskan, PNPM Mandiri adalah program yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, untuk itu tidak boleh ada unsur politis di dalamnya. Selain pelaksanaannya harus diawasi ketat oleh masyarakat.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Deputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat juga mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan PNPM Mandiri seharusnya tidak dipakai untuk alat kepentingan politik. "Seluruh program-program untuk rakyat, tidak ada kaitannya dengan kepentingan lain, selain untuk memberantas kemiskinan," katanya.

Menurut Sujana, pihaknya menemukan sejumlah kondisi di daerah dimana ada beberapa kader partai politik yang ingin menjadi fasilitator PNPM Mandiri. Kondisi ini patut dicermati dan diwaspadai untuk menghindari adanya politisasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. PNPM Mandiri ini dikembangkan melalui beberapa program inti yakni PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan, dan PNPM Pengembangan Infrastruktut Sosial Ekonomi Wilayah.

Peningkatan kesejahteraan tersebut tidak hanya diterjemahkan sebagai perhatian penuh pada pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan pada seluruh warga, terutama di pedesaan.

Untuk itu, dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan.

Untuk PNPM Mandiri Perdesaan, pada 2009 pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp6,48 triliun. Alokasi anggaran tersebut tersebar di 4.334 kecamatan.

Pada 2010, PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 4.791 kecamatan dengan rata-rata alokasi dana BLM adalah Rp1 miliar sampai dengan Rp3 miliar disetiap kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri Perdesaan ini dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui sinergi penyediaan dana BLM.


Sumber : http://www.antaranews.com
Read full story
 
free counters

Elang Sawahlunto © 2010 KORKOT Advance Sawahlunto plpbksawahlunto@gmail.com